Jika RI Jadi Lockdown, Ini Bekal yang Perlu Disiapkan Pemerintah

Jakarta - Cepat atau lambat, Indonesia harus siap dengan kebijakan karantina wilayah atau lockdown terbatas demi menghentikan penyebaran virus corona. Agar Indonesia tak terperosok akibat lockdown tersebut, pemerintah disebut perlu menyiapkan berbagai 'bekal' penting untuk seluruh masyarakatnya.
"Kalau pemerintah harus melakukan karantina wilayah atau lockdown terbatas, tentunya ada konsekuensi terburuk bagi ekonomi negara terutama bagi para pekerja informal, untuk itu paling tidak ada hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi lockdown tersebut," ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra P.G Talattov dalam diskusi teleconference, Selasa (24/3/2020).

Salah satu 'bekal' penting yang wajib disiapkan pemerintah adalah terkait stok pangan. Namun, bukan hanya menjamin ketersediaannya saja juga harus mampu menjamin keterjangkauan dari aspek harga dan juga aksesnya.

"Jadi pasti yang pertama kali direspons oleh masyarakat ketika pemerintah memutuskan lockdown, secara logis akan berbondong-bondong melakukan penyelamatan bahan baku atau bahan pokok untuk 2 minggu atau bahkan sampai 1 bulan. Jika tidak diantisipasi dengan ketersediaan stok pangan yang cukup bahkan walaupun stok pangan cukup tetapi ada pihak-pihak tertentu yang melakukan penimbunan, pemborongan secara massal itu juga akan berdampak terhadap harga-harga pangan," paparnya.

Agar jaminan ketersediaan pangan, keterjangkauan harga dan akses itu tetap aman, pemerintah diminta mampu memetakan secara akurat stok pangan dan memprioritaskannya kepada wilayah paling rentan seperti Jabodetabek. Selain itu, pemerintah wajib menyajikan data lebih transparan kepada publik.

"Langkah pertama yang urgent harus pemerintah lakukan dan tidak bisa ditunda-tunda lagi adalah segera memetakan secara akurat stok pangan, baik level nasional maupun di level wilayah terutama wilayah red zone seperti jabodetabek secara realtime. Kemudian hasil identifikasi stok pangan ini juga harus transparan menginformasikan kepada publik," imbaunya.

Selain itu, pemerintah diminta lebih tegas lagi mengawasi para penimbun dan pelaku panic buying yang merugikan publik. Tak hanya mengawasi pasar tradisional dan modern saja, juga wajib mengawasi hingga ke pasar e-commerce.

"Pemerintah juga perlu mengantisipasi panic buying terutama ke komoditas sembako ini. Didorong lagi dalam sisi pengawasan, karena faktanya, untuk komoditas gula pasir saja itu pasar itu sudah mulai kesulitan dan sudah ramai dijual di marketplace e-commerce dengan harga melonjak tinggi. Jadi selain sidak di pasar tradisional maupun modern, juga perlu melakukan pemantauan di pasar e-commerce," tambahnya.

Selain itu, pemerintah juga perlu menambah dan lebih aktif dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat rentan. Mulai dari kelompok masyarakat yang terdampak secara ekonomi maupun masyarakat yang terdata sebagai masyarakat berisiko terinfeksi virus corona.

"Pemerintah perlu menambah stimulus bantuan non tunai kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah dan juga pekerja informal, namun juga perlu mempertimbangkan opsi dalam bantuan barang kepada masyarakat yang masuk kategori baik ODP, PDP, maupun positif, karena mereka sangat berisiko ketika harus keluar rumah membeli kebutuhan pokok," paparnya.

Cukup Tidak APBN Buat Gaji Masyarakat Selama Lockdown?

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra P.G Talattov, sebenarnya tunjangan sebesar Rp 200.000 per keluarga tidaklah cukup untuk menanggung kebutuhan hidup sebuah keluarga. Apalagi jatah itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan 1 bulan lamanya.

"Sebetulnya dana Rp 200 ribu/bulan relatif kecil, dan diragukan apakah dana tersebut cukup untuk bertahan selama 1 bulan untuk 1 keluarga," ujar Abra.

Menurutnya, negara tetangga saja mampu menggelontorkan dana hingga Rp 1,8 juta per bulan untuk 1 keluarga. Sehingga, yang ditawarkan pemerintah saat ini sangat jauh dari kata ideal.

"karena kalau berkaca pada beberapa best practice di negara lain, sebagai contoh di Malaysia, itu para masyarakat yang mendapat bantuan sosial di sana dapat kurang lebih 500 ringgit atau sekitar Rp 1,8 juta, jadi memang cukup jauh perbedaannya," sambungnya.

Lantas, kenapa pemerintah hanya menganggarkan Rp 200.000 per bulan untuk 1 keluarga? Apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah disiapkan tidak cukup memberi tunjangan yang lebih dari angka segitu?

Menurut Abra, dalam APBN 2020 untuk bantuan sosial pemerintah memang hanya menyiapkan dana sebesar 6% dari total belanja pemerintah. Sehingga, tidak heran bila yang mampu dikeluarkan pemerintah turut terbatas.

"Kalau kita melihat alokasi bantuan sosial dari APBN 2020, itu sebetulnya masih relatif kecil sekitar kurang lebih 6% terhadap total belanja pemerintah pusat," sambungnya.

Untuk itu, pemerintah penting untuk melakukan relokasi dari belanja-belanja lain seperti relokasi belanja perjalanan dinas.

"Belanja perjalanan dinas nilainya cukup besar sekitar Rp 43 triliun, jadi kalau itu diambil 50% saja sekitar Rp 20 triliunan untuk menjadi belanja bansos masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat pekerja informal tadi, pasti bisa saja cukup," tutupnya.